Merdeka.com - Aksi anarkis para demonstran Tolak Reklamasi
Teluk Benoa di Bali beberapa waktu lalu, dinilai sebagai puncak dari
sikap anarkis selama menggelar aksi. Akibat aksi bakar ban di sejumlah
titik wilayah kota Denpasar dan Badung, berdampak buruk bagi Pariwisata
Bali.
Karenanya dalam pertemuan para tokoh adat, agama dan
masyarakat serta LSM dan Ormas, langsung diwarning oleh Kapolda Bali
Irjen Sugeng Priyanto.
Pertemuan yang berlangsung hening di Polda
Bali itu begitu tertutup. Hanya saja saat itu, Kapolda langsung
mengeluarkan ultimatum kepada massa tolak reklamasi untuk tidak lagi
membakar ban di jalan saat menggelar demonstrasi.
Menariknya,
saat ucapan tegas tersebut dilontarkan Kapolda, pandangannya langsung
tertuju kepada Koordinator Forum Masyarakat Bali Tolak Reklamasi Teluk
Benoa (ForBali) Wayan 'Gendo' Suardana.
"Lakukan dengan aksi
yang damai, Bali ini santun. Apalagi DPRD sudah membuka pintu, silakan
datang dan sampaikan aspirasi. Jadi, jangan bakar ban seperti pada hari
Kamis tanggal 25 Agustus kemarin, kesannya Bali rusuh dan tidak aman.
Jangan paksakan saya untuk melakukan tindakkan represif," tegas Sugeng,
Kamis (31/8).
Kata dia, selama ini dirinya memantau pergerakan
aksi tolak reklamasi di Bali. Bahkan hanya soal reklamasi Teluk Benoa
saja yang diperjuangkan. Tidak hanya itu, gerakan tolak reklamasi Teluk
Benoa di Bali yang sudah bergerak selama 4 tahun juga dipelajari orang
nomor satu yang baru duduk di Polda Bali ini.
"Saya tahu aksi ini
sudah berjalan empat tahun lamanya. Kok baru sekarang bikin kesan Bali
ini tidak aman dengan bakar ban, hingga saya sampai ditelepon langsung
oleh Kapolri," ungkap Hadi sedikit kesal.
Dan, untuk terakhir
kalinya Jenderal bintang dua ini mengaku menegaskan serta mengancam bila
sampai ada aksi demo bakar ban terulang kembali, maka jangan salahkan
anggotanya melakukan tindakan pengamanan secara tegas.
"Saya
meminta kedepannya tidak ada lagi alasan bakar-bakar ban di jalan dalam
demo tolak reklamasi. Kalaupun tetap dilanggar, maka saya akan
menggunakan kewenangan sesuai undang-undang," pungkasnya.
Sementara
pada acara yang sama, Sugiwa Corry wakil ketua DPRD secara tegas
mempersilakan demo. Namun, dia meminta pendemo tak paksa DPRD untuk
menolak reklamasi.
"Silahkan demo ke Dewan, bawa kajiannya. Tp
jangan memaksa DPRD menandatangani dukungan menolak reklamasi, karena
itu kewenangan pusat" selanjutnya Corry juga menyampaikan
"Jumlah
desa yang tolak reklamasi hanya 30-an sementara total desa adat di Bali
ada 1.488 desa adat yang juga berhak untuk diam atau bersuara apakah
itu sama atau tidak," tambah dia.
Sehari sebelumnya, protes
terhadap aksi anarkis menolak reklamasi yang sudah dilakukan sejak 4
tahun lalu dianggap sudah mempengaruhi pendapatan para sopir sebagaimana
yang disampaikan oleh Asosiasi Sopir Angkutan Pariwisata Bali, I Wayan
Suata.
Kecaman serupa juga datang dari pengusaha-pengusaha travel
yang sudah ikut bersusah payah mempromosikan wisata Bali ke manca
negara, tetapi wisatawan asing yang sudah berencana berwisata ke Bali
ternyata membatalkan kunjungannya hanya karena foto-foto Demo Anarkis di
Bali yang tersebar melalui Sosial Media hingga ke luar negeri, sehingga
berujung pada pembatalan 150 turis Jepang sebagaimana yang disampaikan
Yusuf Martatama seorang pengusaha Travel di
Jakarta.